PERBANDINGAN E-GOVERMENT
YANG BERKEMBANG DI INDONESIA
Lutfi Adam
Email : Lutfiadam2613@gmail.com
Institut Teknologi Indonesia
ABSTRAK : E-Government adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif,
yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,
menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
Tujuan yang paling diharapkan dari
e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang
lebih baik dari pelayanan publik.
Kata kunci : E-Goverment
1.
PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi
memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama pada era
globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam
segala bidang. Salah satunya adalah pelayanan pemerintah kepada publik.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi
pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan
informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, yang sering disebut dengan e-government
(electronic government) atau sering disingkat dengan e-gov. Dengan adanya
e-government, pelayanan bisa lebih cepat dan praktis, mengingat jumlah penduduk
Indonesia yang makin bertambah tiap tahunnya. Namun pada kenyataannya e-gov
sering tidak dapat berjalan dengan lancar, baik di pemerintahan pusat maupun di
beberapa pemerintahan daerah. E-gov sering diidentikan dengan suatu proyek
sehingga bagi beberapa kepala daerah (pemerintah daerah) berasumsi bahwa untuk
mengimplementasikan e-gov pasti membutuhkan biaya yang besar dan belum tentu
dapat bertahan lama karena ada beberapa daerah yang sudah mengimplementasikan
e-gov dengan sistem proyek, setelah proyek tersebut selesai, e-gov pun selesai
(tidak berfungsi lagi). Dalam mengimplementaiskan e-gov, ada beberapa kendala
yang harus dihadapi. Antara lain:
1.
Belum ada komitmen dari kalangan elite
politik
dalam hal ini yaitu kepala daerah
(pemerintah daerah) untuk melaksanakan e-gov dalam memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat. Jadi, meskipun sudah tersedia dana dan aparat yang kompeten
dalam bidang teknologi informasi, e-gov tidak akan terlaksana.
2.
Faktor Sumber Daya Manusia
Karena
e-gov pada awalnya dilaksanakan dengan sistem proyek dan tidak adanya
transformasi pengetahuan kepada aparat yang berwenang (bertugas sebagai
operator yang mengupdate data), maka setelah proyek tersebut selesai, aparat
tersebut kurang mampu untuk mengoperasikan programnya sehingga data yang
tersedia tidak update lagi. Kemudian karena kurangnya kesadaran dari beberapa
aparat di dinas-dinas setempat, maka aparat yang bertugas sebagai operator yang
mengupdate data harus turun sendiri ke lapangan untuk mencari data yang
diperlukan.
A.
PENGERTIAN
Definisi E-Government adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan
bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau
administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan
pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
E-Government adalah Suatu upaya untuk
mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu
penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.
Penggunaan E-Goverment menjadi sangat popular
sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai Negara
dibelahan dunia berlomba mengimplementasikan E-Government dengan strategi yang
disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing,
yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah
terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi
segenap warga negaranya.
B.
MACAM-MACAM
E-GOVERMENT
Ada beberapa jenis E-goverment berdasarkan
fungsinya. Diantaranya yaitu :
1.
E-Goverment – to - Citizen
E-goverment - to- Citizen (
disingkat G2C ) adalah hubungan komunikasi antara pemerintah dan individu
swasta atau penduduk . Komunikasi G2C tersebut paling sering merujuk pada apa
yang terjadi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) , tetapi juga
dapat mencakup surat dan media kampanye langsung . G2C dapat berlangsung di
tingkat federal, negara bagian , dan lokal . G2C berlawanan dengan G2B , atau
jaringan pemerintah - ke - bisnis.
2.
Business - to -Government
Business-to -government ( B2G )
adalah turunan dari pemasaran B2B dan sering disebut sebagai definisi pasar
" pemasaran sektor publik " yang meliputi pemasaran produk dan jasa
untuk berbagai tingkat pemerintahan - termasuk federal, negara bagian dan lokal
- melalui komunikasi pemasaran terpadu teknik seperti hubungan strategis umum,
branding, marcom , periklanan , dan komunikasi berbasis web .
Jaringan B2G menyediakan platform
bagi perusahaan untuk mengajukan tawaran pada kesempatan pemerintah yang
disajikan sebagai permohonan dalam bentuk RFP secara lelang terbalik .
Organisasi sektor publik ( PSO ) pasca tender dalam bentuk RFP , RFIS , RFQs ,
Sources Sought , dll dan pemasok menanggapi mereka .
Instansi pemerintah biasanya
memiliki pra -negosiasi kontrak berdiri pemeriksaan vendor / pemasok dan produk
mereka dan layanan untuk menetapkan harga . Ini dapat negara , kontrak lokal
atau federal dan beberapa mungkin grandfathered oleh entitas lain ( yaitu
California MAS Beberapa penghargaan Jadwal akan mengenali harga federal
pemegang kontrak pemerintah pada Jadwal Layanan Umum Administrasi ) .
Ada beberapa platform sosial yang
didedikasikan untuk pasar vertikal ini dan mereka telah meningkat dalam
popularitas dengan terjadinya Arra / Stimulus Program dan peningkatan dana
pemerintah yang tersedia untuk entitas komersial untuk hibah dan kontrak .
3.
E-Goverment – to - Goverment
Pemerintah -to -Government ( G2G disingkat )
adalah interaksi non - komersial online
antara organisasi pemerintah , departemen , dan otoritas dan organisasi
pemerintah lainnya , departemen , dan otoritas . Penggunaannya umum di Inggris
, bersama dengan G2C , interaksi non - komersial online Pemerintah dan swasta
individu lokal dan pusat , dan G2B interaksi non - komersial online Pemerintah
daerah dan pusat dan sektor bisnis komersial .
Sistem G2G umumnya datang dalam salah satu dari
dua jenis :
a)
Menghadap internal - bergabung sebuah Pemerintah tunggal departemen ,
lembaga , organisasi dan otoritas - contoh termasuk aspek integrasi Gateway
Pemerintah , dan Inggris NHS Menghubungkan Data Kesehatan SPINE .
b)
Eksternal menghadap - bergabung beberapa Pemerintah IS sistem - contoh akan
mencakup aspek integrasi Sistem Informasi Schengen ( SIS ) , yang dikembangkan
untuk memenuhi persyaratan dari Perjanjian Schengen
C.
PERBANDINGAN
E-GOVERMENT DIINDONESIA
Indonesia pada saat ini tengah mengalami
perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem
kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan
yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom.
Perlu disadari bahwa apa yang tengah dialami oleh bangsa Indonesia memberikan
harapan sekaligus tantangan. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan.
1. Indonesia Tsunami Early Warning
System (ina-TEWS)
Secara
umum, sistem peringatan ini ini dinamakan TWS atau Tsunami Warning System. Tsunami
Warning System adalah sebuah sistem dimana bila ada gejala dari sebuah bencana
atau kemungkinan akan terjadi suatu bencana akan diinformasikan ke suatu alat
sehingga dapat meminimalisasi kerusakan. Ada dua jenis peringatan dini tsunami.
Yaitu peringatan dini regional dan peringatan dini internasional. Untuk di
Indonesia, sistem ini dinamakan InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning
System). Gejala-gejala seperti gempa bumi yang berpusat di laut serta titik
pusat dimana terjadinya gempa akan terdeteksi oleh tsunami warning system.
Badan yang berwenang untuk mengelola data tersebut adalah BMKG yang berpusat di
Jakarta.
Terdapat
2 komponen utama yang ada di dalam InaTEWS. Pertama adalah komponen struktural
(sensor-sensor pendeteksi tsunami). Contohnya adalah seismometer, stasiun
pasang surut dan tsunami buoy. Seismometer dioprasikan oleh BMKG, sedangkan
stasiun pasang surut digunakan untuk mengukur keadaan muka air laut yang
dipasang di pantai atau di pelabuhan. Tsunami buoy adalah sebuah alat yang
dipasang di laut dalam. Di Indonesia sekarang menggunakan 4 jenis buoy yang
sedang beroperasi di perairan Indonesia, yaitu Buoy Tsunami Indonesia, Deep
Ocean Assessment and Reporting Tsunamis (DART) Amerika, German-Indonesian
Tsunami Warning System (GITWS) dan Buoy Wavestan. Pada buoy ini terdapat OBU
(Ocean Bottom Unit) dimana nantinya alat inilah yang mendeteksi adanya
gelombang yang berpotensi sebagai tsunami yang lewat di atasnya. Komponen yang
kedua adalah komponen cultural. Contohnya adalah beberapa instansi seperti
LIPI, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Komunikasi dan Informatika yang
mempunyai tugas sebagai penyalur informasi kepada masyarakat, persiapan sebelum
bencana bahkan evaluasi dan mengkaji pasca bencana.
Kelebihan Ina-Tews :
Kelebihan dari Ina Tews ini
adalah kemampuan transmisi dan komunikasi ke darat yang lebih cepat dan lancar
dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang menggunakan akustik, serta sistem
terapungnya yang tersembunyi di darat untuk meminimalkan risiko perusakan oleh
oknum tertentu. “Ina Tews adalah penyempurnaan dari sistem
sebelumnya untuk peringatan dini terhadap bencana tsunami. Dengan sistem ini,
informasi dapat diterima lebih baik di darat”.
Kekurangan Ina-Tews :
Kekurangan dari tsunami warning system ini
adalah manusia tidak dapat terlindungi dari tsunami yang terjadi secara
mendadak. Dengan kata lain, sistem peringatan dini tsunami belum pernah
menyelamatkan seorang pun dari bencana tsunami yang secara tiba-tiba. sistem
peringatan dini tsunami ini dapat bekerja efektif jika jarak pusat gempa sangat
jauh. Sehingga masyarakat dan pihak berwenang dapat mengevakuasi sehingga dapat
meminimalisasi kerusakan yang akan terjadi setelah bencana itu terjadi.
2. E – Learning
Sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran
(
Inggris: Electronic learning disingkat E-learning) dapat didefinisikan sebagai
sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam
bentuk sekolah maya. E-learning merupakan dasar dan
konsekuensi logis dari perkembangan
teknologi informasi dan
komunikasi. Dengan e-learning, peserta ajar (learner atau murid) tidak perlu duduk
dengan manis di ruang
kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang
guru secara langsung. E-learning juga dapat mempersingkat
jadwal target waktu pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus
dikeluarkan oleh sebuah
program
studi atau program
pendidikan.
Istilah
e-Learning 2.0 digunakan untuk merujuk kepada cara pandang baru terhadap
pembelajaran elektronik yang terinspirasi oleh munculnya teknologi Web 2.0.
Sistem konvensional pembelajaran elektronik biasanya berbasis pada paket
pelajaran yang disampaikan kepada siswa dengan menggunakan teknologi Internet
(biasanya melalui LMS). Peran siswa dalam pembelajaran terdiri dari pembacaan
dan mempersiapkan tugas. Kemudian tugas dievaluasi oleh guru. Sebaliknya,
e-learning 2.0 memiliki penekanan pada pembelajaran yang bersifat sosial dan
penggunaan perangkat lunak sosial (social networking) seperti blog, wiki,
podcast dan Second Life. Fenomena ini juga telah disebut sebagai Long Tail
learning.
Selain
itu juga, E-learning 2.0 erat hubungannya dengan Web 2.0, social networking
(Jejaring Sosial) dan Personal Learning Environments (PLE).
Kelebihan
E-Learning :
- Pembelajar dapat belajar kapan saja dan dimana
saja bagi mereka yang mempunyai akses internet
- Efisiensi waktu dan biaya perjalanan
- Pembelajar dapat memilih materi pembelajaran
sesuai dengan level pengetahuan dan interesnya
- Fleksibilitas untuk bergabung dalam forum diskusi
setiap saat, atau menjumpai teman sekelas dan pengajar secara remote
melalui ruang chatting
- Mampu memfasilitasi dan menerapkan gaya belajar
yang berbeda melalui beragam aktivitas
Kekurangan
E-Learning :
- Pembelajar yang tidak termotivasi dan perilaku
belajar yang buruk akan terbelakang/tertinggal dalam pembelajaran
- Pembelajar dapat merasakan terisolasi dan
bermasalah dalam interaksi sosial
- Pengajar tidak mungkin selalu dapat menyediakan
waktu pada saat dibutuhkan
- Koneksi internet yang lambat dan tidak handal
dapat menimbulkan rasa frustasi
- Beberapa subjek/matakuliah bisa saja sulit
direalisasikan dalam bentuk eLearning
3. E-Filing
E-Filing
adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem
on-line dan real time. Electronic Filing Identification Number atau eFIN adalah
Nomor Identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan
Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing).
Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT atau
pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui sarana:
1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian
Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat
Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing)
melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan
PER-36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah seluruh
jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan perpanjangan SPT
tahunan.
2. Situs Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara
e-Filing Melalui Situs Pajak (
www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan
adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS
Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan menggunakan e-Filing, Wajib Pajak dapat:
1.
mengunjungi
website
Direktorat Jenderal Pajak (
www.pajak.go.id) dan klik pada icon
e-Filing atau langsung mengunjungi alamat efiling.pajak.go.id; atau
2. mengunjungi halaman penyedia jasa aplikasi (ASP) yang
telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
Kelebihan e-Filing:
1.
Penyampaian
SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24jam/7hari).
2.
Murah, tidak
dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3.
Penghitungan
dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4.
Kemudahan
dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5.
Data yang
disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6.
Ramah
lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7.
Dokumen
pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3
PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak
Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran
Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative
(AR).
Kekurangan
e-Filing :
Sejauh ini, kelemahan yang berkaitan dengan e-Filing adalah
konektivitas jaringan internet yang terputus di saat sedang menyampaikan atau
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemerintah mengeluarkan fasilitas pelaporan pajak
dengan e-Filing. Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak,
namun pada prakteknya, fasilitas e-Filing ini dirasakan kurang efektif oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak yang sudah melaporkan pajaknya dengan
e-Filing tetap harus melaporkan Induk SPT (SPT yang memuat tanda tangan asli
Wajib Pajak) ke KPP sebagai bukti yang sah, sehingga e-Filing ini dirasakan
kurang maksimal.
3.
PENUTUP
1. Kesimpulan
Implementasi
e-government Indonesia saat ini, Dilihat dari sisi aplikasi layanan baik itu
G2C, G2B, maupun G2G, indonesia saat ini masih tertinggal jauh. Layanan back
office (G2B) masih belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap layanan front
office (G2C dan G2B), hal itu juga disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para
stakeholder. Penerapan ICT yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya
manusia yang masih kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya
organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
baik itu tentang tujuan
penerapan, manfaat bahkan strategi pengembangan e-government belum sepenuhnya
dilaksanakan. Sampai saat ini layanan portal hampir dimiliki oleh hampir semua
lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah,
tetapi pemanfaatan IT dalam hal ini masih sangat minim, administrator web hanya
melakukan update berdasarkan informasi sekunder seperti dari surat kabar,
internet dan hasil perbandingan opini publik.
2. Saran
Terkait dengan penelitian tentang kendala
pelaksanaan E-Government di Indonesia, perkembangan E-Government di Indonesia
dapat di adakan secara efektif dan efisien jika ada dukungan Antara segala
pihak mulai dari pemerintah dan masyarakat.
Penerapan E-Government Indonesia dapat
berjalan dengan baik jika ada jangka waktu dan dana yang jelas akan
pengembangannya.
DAFTAR PUSTAKA
[5]
http://hairun-nisya.blogspot.com/2012/11/pengertian-e-filing.html
[6] http://riyandarmawan.wordpress.com/2013/03/20/pengertian-e-government/
[7] http://kabarpajak.blogspot.com/2013/11/efiling.html
